Benarkah BPJS TIDAK “GRATIS” Lagi?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) adalah badan yang dibentuk atas perintah Undang-Undang. Selama ini masyarakat membayar iuran BPJS setiap bulan kemudian mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat 1 ( klinik/puskesmas) dan fasilirtas kesehatan lanjutan ( Klinik Utama, Rumah Sakit Tipe A,B,C dan D serta E) tanpa harus mengeluarkan uang lagi. Hal ini dimaknai oleh sebagian masyarakat kita sebagai layanan kesehatan GRATIS karena ketika sakit dan datang berobat tidak perlu mengeluarkan biaya kembali. Namun beberapa waktu belakangan keluar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 yang menimbulkan keresahan. Sontak beberapa pihak mengeluhkan Permenkes No 51 2018 tersebut. Pasalnya masyarakat harus membayar lagi saat akan datang berobat. Beberapa pihak bahkan mensinyalir bahwa ini akibat defisitnya anggaran pemerintah untuk mensubsidi BPJS.

Apa saja ini dari Permenkes dan kaitannya dengan layanan BPJS Kesehatan ?

Berikut adalah keterangan resmi dari BPJS Kesehatan yang dikutip dari Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat :

Sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 

  1. Ketentuan tentang PENGENAAN URUN BIAYA DAN SELISIH BIAYA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN diatur dalam PERATURAN MENTERI KESEHATAN ( PERMENKES) NO.51 TAHUN 2018. Ketentuan tersebut bertujuan untuk kendali mutu dan kendali biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan. 
  2. Ketentuan URUN BIAYA sebagaimana diatur dalam PERMENKES NOMOR 51/2018  :

   a. Urun Biaya dikenakan hanya untuk jenis pelayanan kesehatan tertentu (akan dibahas dalam tim yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang terdiri atas unsur Kementrian Kesehatan ( Kemenkes), BPJS Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, akademisi dan pihak terkait lainnya). JIka sudah ditetapkan Menkes, aka nada petunjuk teknisnya. Oleh karena itu berita tentang sudah berlakunya urun biaya saat ini adalah TIDAK BENAR.

   b. Urun biaya tidak berlaku bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

       3. Ketentuan SELISIH BIAYA sebagaimana diatur dalam PERMENKES NOMOR 51/2018 : 

a. Peserta JKN-KIS dapat meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi atas permintaan sendiri dan hanya boleh naik 1 kelas lebih tinggi diatas hak kelas nya. Kenaikan lebih dari 1 kelas atas permintaan sendiri, otomatis menjadi pasien umum, tidak bias dijamin oleh BPJS Kesehatan

b. Kenaikan kelas perawatan atas permintaan sendiri tidak berlaku bagi PBI Jaminan Kesehatan , peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah dan pekerja penerima upah yang mengalami PHK serta anggota keluarganya

c. Bagi pasien hak kelas 1 yang naik ke VIP, maka selisih biaya maksimal 75% dari tariff CBG kelas 1. Bagi pasien kelas 3 yang naik ke kelas 2, atau kelas 2 yang naik ke kelas 1, maka selisih biaya sebesar selisih tarif INA CBG antar kelas

d. Bagi pasien yang menjalani periksa Rawat Jalan Eksekutif, maka ada selisih biaya maksimal Rp.400 ribu per kunjungan.

       4.  Fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan/atau selisih biaya, beserta estimasi besarannya kepada peserta. Nantinya, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya dan/atau selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan. 

 

Demikian kami sampaikan,s emoga dapat meluruskan informasi yang beredar.

Informasi lebih lanjut hubungi : 

Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat

humas@bpjs-kesehatan.go.id

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *